TGER123 LINK Dalam kerangka instansi otonomi, pengawasan PAD berperan sebagai tugas inti organisasi legal seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri terklasifikasi beberapa unit pendukung utama, yaitu:
Pungutan Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Komponen Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Imbal hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Hal lainnya Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
TGER123 LINK Pengelolaan PAD ditegaskan dalam berbagai konstitusi perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama Slot Gacor Qris dari pengelolaan PAD dilaksanakan sebagai mendukung pergerakan otonomi daerah dan menyempurnakan kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
